Lombok Timur, 10 Mei 2025 — Dewan Pimpinan Wilayah Ahlulbait Indonesia (DPW ABI) Nusa Tenggara Barat melakukan kunjungan lapangan ke lokasi bencana banjir dan longsor di Desa Pesanggrahan, Dusun Embuk, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.
Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua DPW ABI NTB, Ahmad Muhajir Al Hinduan, didampingi Sekretaris Suhairi, Bendahara Iwan Sukmana, serta tim media. Mereka tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 WITA dan disambut oleh Kepala Dusun setempat, Bapak Marzoan.
Kunjungan diawali dengan diskusi bersama warga serta peninjauan langsung ke sejumlah titik terdampak. Turunnya hujan deras selama kunjungan memperjelas kondisi lapangan: parit yang meluap menyebabkan jalan di depan rumah Kepala Dusun berubah menyerupai sungai sepanjang hampir 50 meter.
Tinjauan Bencana dan Temuan Lapangan
Tim turut membantu membuka pintu pembagi aliran air untuk mengurangi debit di parit yang meluap. Selain itu, tim juga meninjau lokasi longsor di belakang rumah orang tua Kepala Dusun. Berdasarkan pengamatan, longsor dipicu oleh penumpukan air hujan di sudut talut yang akhirnya roboh akibat tidak mampu menahan tekanan.
Adapun banjir di jalan raya disebabkan oleh pertemuan dua aliran parit besar yang bertemu membentuk sudut tegak lurus dengan jalan utama, sehingga aliran air tersumbat dan meluap.
Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Sebagai langkah awal, tim DPW ABI NTB merekomendasikan pemasangan karung pasir serta pembangunan tembok pembatas saluran air yang lebih tinggi untuk mencegah luapan ke pemukiman warga. Tim mencatat bahwa bencana serupa telah terjadi dua kali sepanjang tahun ini, namun belum mendapat perhatian dari pihak pemerintah meskipun telah dilaporkan warga.
DPW ABI NTB menyatakan komitmennya untuk segera menggalang dana dan turun langsung bersama masyarakat dalam proses pemulihan. Selain itu, upaya koordinasi dengan pemerintah desa tengah dilakukan untuk memperbaiki sistem drainase secara menyeluruh, guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
DPW ABI NTB berharap sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga sosial dapat mempercepat langkah mitigasi serta menumbuhkan kesadaran kolektif dalam menghadapi potensi bencana alam di kawasan tersebut.
